MATERI SEMESTER 1. (KONFLIK SOSIAL)

Konflik Sosial

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

          Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

         Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

       Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Beda antara konflik dengan kekerasan

Kekerasan merupakan konflik-konflik social yang tidak terkendali oleh masyarakat atau mengabaikan sama sekali norma dan nilai social yang ada sehingga berwujud pada tindakan merusak, kekerasan tidak akan muncul apabila kelompok-kelompok yang bertentangan mampu memenuhi prasyarat sebagai berikut :

1. Masing-masing kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari situasi konflik diantara mereka.
2. Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya bias dilakukan apabila berbagai kekuatan social yang bertentangan itu terorganisasi dengan jelas
3. Setiap kelompok yang terlibat konflik mematuhi aturan permainan tertentu.

Bentuk-bentuk akomodasi

1. Konsolidasi
2. Segregasi
3. Kompromi
4. Stalemate
5. Mediasi
6. Arbitrasi
7. Toleransi

Faktor penyebab konflik

       Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

       Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

       Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

       Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehiodupan masyarakat yang telah ada.

Jenis-jenis konflik

Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam :

1. konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role))
2. konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
3. konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
4. konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara)
5. konflik antar atau tidak antar agama
6. konflik antar politik.

Akibat konflik

Hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut :

       meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (ingroup) yang mengalami konflik dengan kelompok lain.

       keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai.

       perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga dll.

       kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia.

       dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

Para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat memghasilkan respon terhadap konflik menurut sebuah skema dua-dimensi; pengertian terhadap hasil tujuan kita dan pengertian terhadap hasil tujuan pihak lainnya. Skema ini akan menghasilkan hipotesa sebagai berikut:

       Pengertian yang tinggi untuk hasil kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

       Pengertian yang tinggi untuk hasil kita sendiri hanya akan menghasilkan percobaan untuk "memenangkan" konflik.

       Pengertian yang tinggi untuk hasil pihak lain hanya akan menghasilkan percobaan yang memberikan "kemenangan" konflik bagi pihak tersebut.

       Tiada pengertian untuk kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk menghindari konflik.

        

Contoh konflik

       Konflik Vietnam berubah menjadi perang.

       Konflik Timur Tengah merupakan contoh konflik yang tidak terkontrol, sehingga timbul kekerasan. hal ini dapat dilihat dalam konflik Israel dan Palestina.

       Konflik Katolik-Protestan di Irlandia Utara memberikan contoh konflik bersejarah lainnya.

       Banyak konflik yang terjadi karena perbedaan ras dan etnis. Ini termasuk konflik Bosnia-Kroasia (lihat Kosovo), konflik di Rwanda, dan konflik di Kazakhstan.

Upaya Menghentikan Konflik Sosial di Indonesia

             Jakarta-Majemuk. Angka kematian akibat konflik sosial yang terjadi di Indonesia tahun 1990 hingga 2003 mencapai 10.758 jiwa, sementara insiden yang terjadi akibat kekerasan kolektif sebanyak 3.608 kasus. Demikian temuan United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), lembaga di bawah payung United Nations Development Programme (UNDP) yang telah mengadakan penelitian selama 10.000 jam bersama dengan CSPS-UGM dan LP3ES. Temuan itu diluncurkan dalam bentuk database di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (12/10).

           Penelitian ini dilakukan di 14 provinsi antara lain Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Barat, Jakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusatenggara Barat, Riau, Nusatenggara Timur, dan Banten. Keempat belas provinsi ini dipilih dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan media massa nasional, Kompas dan Antara, pada keempat belas provinsi itu mencakup 96,4 persen seluruh korban tewas di Indonesia. Sayangnya, penelitian ini tidak menyertakan dua propinsi yang sering bergejolak, yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua. “Di kedua provinsi tersebut sangat tidak kondusif bagi penelitian kuantitatif untuk menghasilkan data kerusakan dan korban tewas sebagaimana di provinsi lain. Selain itu juga karena konfliknya bersifat vertikal yang mana negara terlibat di sini”, demikian penjelasan Asutosh Varshney dari Universitas Michigan, Ann Arbor, Amerika Serikat yang bertidak sebagai koordinator penelitian ini.

              Dari data tersebut, kematian terbanyak terjadi tahun 1999 yang jumlah keseluruhan mencapai 3.546 nyawa melayang. Namun, insiden kekerasan kolektif antarwarga masyarakat justru lebih banyak terjadi di tahun 2000 yang mencapai 722 kasus meski menelan korban tidak sebanyak tahun sebelumnya. Bo Arslund, perwakilan UNDP Indonesia dalam sesi pembukaan mengatakan, kekerasan yang muncul akibat konflik sosial di Indonesia merupakan dampak negatif dari pembangunan yang berlangsung beberapa dasa warsa lalu. Kekerasan-kekerasan sosial selalu disikapi dengan memusatkan pada dampaknya ketimbang mencari akar penyebabnya. “Oleh karenanya, UNDP bersama Bappenas selanjutnya akan lebih menekankan pada kebijakan pencegahan (prevention) daripada reaksi, yang salah satunya menerbitkan database konflik sosial 1990-2003 ini”, ujarnya.

           Rizal Panggabean dari CSPS UGM yang turut terlibat dalam penelitian ini menyatakan, database ini disusun untuk dapat dilihat serta dipelajari oleh berbagai kalangan. Munculnya database ini merupakan suatu upaya untuk mereduksi kekerasan-kerasan kolektif yang terjadi di Indonesia. “Agar orang mau belajar dan kekerasan demi kekerasan di negeri ini segera berakhir”, demikian katanya.